BANGUN PORT OF JAKARTA, AHOK JAMIN TAK ADA INTERVENSI POLITIK

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat kunjungan ke Rotterdam Belanda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepakat membangun Port Of Jakarta dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino serta Pelindo III.

Pembangunan Port of Jakarta diperkirakan akan menelan biaya hingga 5 miliar dollar AS. “Kami ketemu Pelindo II dan Pelindo III. Kalau di Rotterdam ada Port of Rotterdam, kenapa Jakarta enggak dinamain Port of Jakarta dan saya jamin tidak akan ada intervensi politik untuk bisnis ini,” kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (25/9/2015).

Rencananya Port of Jakarta akan dibangun di lima pulau reklamasi, yakni Pulau M, N, O, P, dan Q. Pulau M merupakan pulau kepemilikan Ancol, Pulau N merupakan pulau PT Pelindo, serta Pulau O, P, dan Q merupakan milik DKI Jakarta.

DKI juga akan menaikkan saham kepemilikan di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sebelumnya DKI hanya memiliki saham sebesar 20 persen di PT KBN.

“Kenapa enggak saham PT KBN diserahkan ke Pelindo II dan Jakpro juga, jadi komposisinya 50:50. Sehingga Jakarta punya Port of Jakarta, tentu tidak menyerupai Port of Rotterdam kayak di Rotterdam. Tapi Port of Jakarta juga nanti bisa jadi heart-nya Asia,” kata Basuki.

Dalam pertemuan itu, Basuki juga menginginkan pemerintah Belanda serta Pelindo membantu menangani program reklamasi 17 pulau. Khususnya tentang kemungkinan terjadinya pencemaran laut. Nantinya, lanjut dia, Pulau O, P, Q akan menjadi pusat logistik pelabuhan.

“Makanya saya bilang sama Pak Lino, kita harus namakan ini Port of Jakarta. Sehingga Rotterdam dan Jakarta, tidak hanya sister city, tetapi juga sister port, untuk networking ini, penting untuk logistik,” kata Basuki.