Hong Kong -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk satuan tugas atau task force untuk mengatasi lamanya waktu bongkar muat barang hingga keluar pelabuhan (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Task force ini disambut baik oleh operator pelabuhan. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ. Lino menyebut task force yang dibentuk harus berisi orang yang berani menekan dan menegur institusi pemerintah hingga pihak-pihak yang menyebabkan dwelling time masih tinggi.
“Task force mesti ditunjuk orang yang berani marahin orang lain dan lapor ke presiden. Kalau nggak gitu, nanti nggak beres-beres,” kata Lino saat berbincang di Hotel JW Marriot, Menara ICC, Hong Kong, Jumat (26/6/2015). Bila anggota task force diisi oleh orang tidak berkompeten dan tidak tegas, Lino menyebut tugas tim percepatan dwelling time bakal sia-sia.
“Kalau hanya formalitas, nanti nggak jadi lagi. Dia harus keras banget. Bisa minta presiden, orang ini harus diganti,” sebutnya.
Persoalan dwelling time, lanjut Lino, bukan berada di sisi pelabuhan. Lambatnya proses barang keluar pelabuhan karena ada proses pre custom dan customsyang di luar kemampuan operator pelabuhan. Proses ini melibatkan setidaknya 18 institusi pemerintah atau pada saat pre customs. Sedangkan operator pelabuhan hanya menjadi penyedia jasa bongkar muat. “Pertama pelabuhan harus world class. JICT (operator terminal dan anak usaha Pelindo II) sudah level dunia. Kalau bilang pelabuhan nggak perform nggak benar. Kalau begitu kita (JICT) nggak dapat pelabuhan terbaik di Asia. Bagian birokrasi saja yang harus diberesi,” ujarnya.
Lino menilai persoalan terbesar dalam dwelling time berada pada proses pre customs yang melibatkan 18 kementerian lembaga. Pada fase ini, proses pemeriksaan masih berlangsung manual dan belum memiliki standar baku. Lino justru mengapresiasi proses customs di Bea Cukai. Bea Cukai sudah bekerja dengan baik yakni dibuktikan oleh porsi terhadap dwelling time sekitar 0,6 hari dari total 5,5 hari.
“Bea Cukai dibandingkan 5 tahun lalu kayak apa. Sekarang sudah perform. Tapi nggak bisa hanya Bea Cukai. Seperti Karantina. Tiap barang di jalur hijau harus dibuka saja. Nanti dibawa ke lapangan terus dibuka lagi dan ditutup. Itu bikin tambah waktu,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Lino berharap tim task force hingga institusi pemerintah yang berkepentingan di pelabuhan bisa mengadopsi tata cara penanganan kontainer yang telah berhasil diterapkan dari pelabuhan kelas internasional seperti Pelabuhan Hong Kong hingga Port Klang Malaysia.
“Kenapa kita nggak tiru negara yang sudah ada atau best practice seperti Malaysia. Sekarang bikin yang unik (regulasi) tapi nggak bermanfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
0 komentar:
Posting Komentar